Pengadilan Negeri Jayapura

Ketua MA : “Capaian Bukan Untuk Melambatkan Tapi Untuk Menjadi Acuan.”

wtm — Thu, 26 Jan 2012 01:45:41 +0000

JAKARTA–HUMAS, Negara-negara yang tergabung dalam Judicial Integrity Group dan Regional Workshop yang berada di wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik mengadakan pertemuan “Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast Asia: Integrity-based Judicial Reform” yang dipusatkan di Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia pada Kamis – Jumat, 26 – 27 Januari 2012. Acara ini secara resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH, pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh sejumlah Ketua Mahkamah Agung wilayah ASEAN dan Asia Pasifik, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Ketua Komisi Yudisial, dan para undangan lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh 8 negara ASEAN dan 6 negara Asia Pasifik, diantaranya : Afghanistan, Australia, Bangladesh, Belanda, China, Jerman, India, Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Srilanka, Laos, Singapura, Thailand, Timor Timur, New Zealand, dan Nepal.

Pertemuan Judicial Integrity Group akan memaparkan perkembangan terbaru dan pendekatan paling mutakhir mengenai implementasi prinsip-prinsip Bangalore di negara-negara ASEAN. Sementara itu, pada lokakarya regional ini, Hakim, anggota badan peradilan dan akivis pemerhati peradilan dapat mengadakan pertukaran pengalaman dan informasi dengan anggota Judicial Integrity Group yang berasal dari berbagai belahan dunia.

Dalam sambutannya, Ketua MA. DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH, menyampaikan banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dalam periode 5 tahun terakhir yang disesuaikan dengan prinsip Bangalore, beberapa di antaranya adalah memastikan kode etik dan perilaku diikuti secara efektif dalam pemilihan/recruitment calon hakim dan penandatangan Pakta Integritas. Pada Tahun 2011, Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga sudah melakukan audit kinerja dan integritas yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, memberikan pelayanan meja pengaduan dan website, fasilitas sms pengaduan untuk pengaduan untuk lingkungan peradilan ,dan menyelenggarakan MKH.

Upaya-upaya tersebut membuahkan prestasi yang diantaranya adalah peringkat ke-3 untuk integritas 7 instansi vertikal hasil survey dari direktorat KPK dan peringkat ke 6 dari 10 instansi untuk keterbukaan informasi di instansi hasil survey dari Komisi Informasi Pusat. “Akan tetapi capaian yang ada bukanlah untuk melambatkan kinerja tapi justru untuk menjadi acuan sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terus di jaga” ujar Ketua MA Harifin Tumpa SH, MH, pada akhir sambutannya.(humas /ats)

Hukuman Disiplin Periode Oktober s/d Desember 2011

wtm — Wed, 18 Jan 2012 03:23:41 +0000

Berdasarkan Memorandum dari Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 01/BP.1/KP.02.2/I/2012 tanggal 17 Januari 2012, perihal melaksanakan disposisi Bapak Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI,dengan ini kami sampaikan data pejabat peradilan yang dikenai hukuman disiplin Periode Juli sampai dengan September 2011. Berikut ini kami sampaikan lampirannya (kr)

hukuman disiplin Okt-Des 2011.pdf

Pembukaan Blokir (*) dan Pemberian Clearance 2012

wtm — Thu, 05 Jan 2012 06:47:30 +0000

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 01/BUA/OT.01/I/2012 tentang Pembukaan Blokir (*) dan Pemberian Clearance Terhadap Alokasi Anggaran untuk Pengadaan Tanah dan Gedung Tahun 2012, yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami perihal tersebut diatas.(Ind/Irn)

Lampirannya

Ketua MA Mengambil Sumpah dan Melantik Dua Pejabat Deputi Gubernur Bank Indonesia

wtm — Thu, 29 Dec 2011 01:14:33 +0000

JAKARTA – HUMAS, Ketua MA, DR. Harifin A Tumpa, SH., MH mengambil sumpah dan melantik Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Kamis, 29 Desember 2011 pukul 10.00 WIB di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA Lantai 2. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 bahwa sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua MA dan Keputusan Presiden RI Nomor 75/P Tahun 2011 mengenai pemberhentian dan pengangkatan jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Berikut nama pejabat yang diberhentikan dan diangkat sesuai dengan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 75/P Tahun 2011:

Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia atas nama Sdr. S. Budi Rochadi dan Sdr. Muliaman D Hadad
Mengangkat dalam jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia atas nama Sdr. Ronald Waas dan Sdr. Muliaman D Hadad.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Hakim Agung, Gubernur BI dan jajarannya, Para Pejabat Eselon I dan II pada MA, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama se-wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Ciawi, Tangerang, Bekasi, dan para undangan lainnya. (humas/ats)