Pengadilan Negeri Jayapura bersama PT Pos Cabang Utama Jayapura, melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan MOU Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia Nomor 02/HN.00/PKS/V/2023 dan Nomor PKS 106/DIR-5/0523, tanggal 23 Mei 2023, tentang Pelaksanaan Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Putusan Secara Tercatat Melalui Pos, Rabu, 3 April 2024, bertempat di ruang Kerja Ketua PN Jayapura.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MOU antara Pengadilan Negeri Jayapura dan PT Pos Indonesia Cabang Jayapura, terkait Pelaksanaan Panggilan Sidang/Pemberitahuan Putusan Secara Tercatat oleh Ketua PN Jayapura Derman P. Nababan S.H,.M.H dengan Kepala Cabang Utama PT Pos Indonesia Jayapura.

Dalam Monitoring dan Evaluasi tersebut, Ketua PN Jayapura menyampaikan permasalahan, masih dijumpai Pelaksanaan Panggilan melalui Pos, jika petugas Pos tidak bertemu dengan Pihak, maka Surat Panggilan langsung dikembalikan (Return), tanpa diserahkan melalui Kepala Desa (Kampung), sehingga memperlambat persidangan, karena Panggilan tidak sah. "Persoalan ini juga dialami oleh teman-teman saya di wilayah Hukum PT Jayapura, karena itu saya mewakili mereka" ujar Derman menambahkan.

Atas persoalan tersebut, Kepala Cabang Utama PT Pos Jayapura, yang baru 1 bulan menjabat, mengatakan akan melakukan evaluasi dan Pembinaan kepada Petugas Pos yang melakukan pengantar, supaya dilakukan sesuai dengan klausul MOU antara MA dan PT Pos tersebut.

"Ijin Pak Ketua, kami akan lakukan Evaluasi dan sosialisasi terkait masalah tersebut" ujar Kusnadi.

Turut hadir Panitera PN Jayapura, Sekretaris PN Jayapura, Kasubbag Umum dan Keuangan PN Jayapura, Juga dihadiri pejabat Pos Cabang Utama Jayapura Bapak Kosnadi (Exclusive General Manager), F.Suryaman ( Manager FOC Warpess) Adelina ( Man. Ritel dan Kemitraan, Prisilia ( Man. Jasa Keuangan )